Nasional
February 2012

Pola Hunian Berimbang Diubah

NASIONAL a

Pemerintah kota/kabupaten dipersilakan menyesuaikan dengan kebutuhannya.

Oleh: Yuniar Susanto

Masih ingat dengan pola hunian berimbang yang pernah begitu ramai didengungkan di era 1990-an? Pola itu diluncurkan pemerintah pada tahun 1992 dengan komposisi 1:3:6. Artinya,  pengembangan satu unit rumah mewah harus diikuti dengan pembangunan tiga unit rumah menengah dan enam unit rumah sederhana bagi masyarakat menengah ke bawah. Sayangnya seiring dengan berjalannya waktu, pola itu seakan terlupakan, bahkan cenderung

diabaikan dengan segala macam alasan. Maklum aturan pola itu hanya berpayung Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, dan Menteri Perumahan Rakyat. SKB ini menjadi tidak bertaring, karena tidak memuat sanksi bagi yang melanggar. Yang mau membangun, tak mendapat insentif, yang melanggar tak diapa-apakan, karena sifatnya hanya himbauan.

Barulah pada tahun lalu, pemerintah menerbitkan aturan pola hunian berimbang itu dalam regulasi yang lebih tegas. Hal tersebut dituangkan dalam Undang-undang No.1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, di pasal 34 hingga 37. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa pembangunan perumahan skala besar yang dilakukan oleh badan hukum wajib mewujudkan perumahan dengan hunian berimbang yang pelaksanaannya diwujudkan dalam satu hamparan yang meliputi rumah sederhana, rumah menengah, dan rumah mewah. Rumah sederhana itu dapat dibangun, dalam bentuk rumah susun umum, selain rumah tapak.

Dinyatakan pula bahwa jika pembangunan dengan hunian berimbang tidak bisa dilakukan dalam satu hamparan, pembangunan rumah umum (rumah tapak atau rumah susun), harus dilaksanakan dalam satu daerah kabupaten/kota. Dan pelaksananya harus oleh badan hukum yang sama dengan pelaku pembangunan hunian berimbang tersebut.

Untuk mengimplementasikan ketentuan tersebut Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) sudah menyiapkan permenpera tentang hunian berimbang yang ditargetkan terbit pada akhir bulan lalu.

Nah, dalam permenpera tersebut, komposisinya diubah, menjadi 1:2:3. “Komposisi hunian berimbang itu ideal untuk rumah mewah, rumah menengah dan rumah sederhana,” kata Sekretaris Kementerian Perumahan Rakyat, Iskandar Saleh, awal bulan lalu.  Penentuan komposisi tersebut, kata Iskandar lagi, adalah kesepakatan dari hasil konsultasi publik yang dihadiri para pemangku kepentingan perumahan. Mulai dari unsur pemerintah kota/kabupaten, pemerintah provinsi, perguruan tinggi, DPP/DPD REI, DPP/DPD APERSI, Perum Perumnas, lembaga swadaya masyarakat bidang perumahan, serta lembaga perlindungan konsumen sampai pemerhati bidang perumahan.

Prinsip dasarnya, tambah Iskandar, adalah memberikan kesempatan yang sama dan berkeadilan bagi masyarakat untuk memiliki rumah dan hunian yang proporsional. Harapannya, backlog perumahan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah yang mencapai 13,6 juta unit dapat teratasi. “Tentu ini juga untuk menghindari konflik sosial yang bisa terjadi karena hidup terkotak-kotak,” ujar Iskandar.

Lebih lanjut Deputi Pengembangan Kawasan Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) Hazadin T Sitepu mengatakan, Permenpera itu akan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah, di mana penerapannya sesuai kondisi dan kebutuhan masing-masing. “Sehingga bisa jadi komposisinya justru 1:2:7,” katanya.

Permenpera tersebut memang mengamanatkan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota melalui surat keputusan bupati/wali kota atau peraturan daerah, untuk mengatur pelaksanaan pembangunan perumahan dengan hunian berimbang, sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota serta rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di kabupaten/kota. “Jadi melalui perda, pemda yang nanti menentukan batas waktu pembangunan, mengawasi penerapan, dan menjalankan pemberian sanksinya,” papar Hazadin, seraya mengharapkan setahun ke depan sudah ada pemda yang menerbitkan perda khusus ini.

Adapun kriteria tentang skala, bukan berdasarkan luas proyek, melainkan jumlah unit yang akan dibangun. Termasuk kategori skala besar jika secara total proyek itu merangkum seribu unit rumah. Sementara kriteria rumah mewah dan menengah,

mengacu kepada luasan dan biaya konstruksi. “Jadi, patokannya bukan harga, kecuali untuk rumah sederhana yang harus mengacu kepada Permenpera soal FLPP yakni Rp80 juta per unit,” tandas Hazadin.

Lalu di mana taringnya? Agus Sumargianto, Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian Kemenpera, menerangkan bahwa UU Nomor 1/2011 itu sudah menetapkan sanksi bagi pengembang yang tidak menaati kewajibannya. Bentuknya mulai dari peringatan tertulis, pembatasan kegiatan pembangunan, penghentian sementara pembangunan, pencabutan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), pencabutan izin usaha, hingga denda Rp5 miliar. Dan aturan ini tidak berlaku surut, pengembang yang sudah mendapatkan izin sebelum Februari 2012 tidak akan dikenai sanksi.

Konsultasi publik itu setidaknya memberi hasil, tidak adanya penolakan dari pihak-pihak terkait. “Tidak memberatkan kami,” demikian kata Eddy Ganefo, Ketua Umum APERSI. Bahkan Zulfi Syarif Koto, menilai kalau isi rancangan permenpera itu sudah bagus, sebab, “Ada kejelasan insentif dan disinsentif yang diberikan kepada pengembang,” kata Ketua Lembaga Pengkajian Pengembangan Perumahan dan Perkotaan Indonesia. Namun diingatkan oleh Setyo Maharso, Ketua Umum DPP REI, agar “Pemerintah juga berkomitmen pada aturan Nilai Jual Objek Pajak untuk rumah sederhana tidak naik, seperti yang berlaku bagi rumah mewah dan menengah di kawasan itu.”

 

Hilangkan Pembatasan Tipe Rumah

Pengembang rumah sederhana sedang meradang. Pasalnya, mereka tidak bisa lagi menjual rumah tipe 36 ke bawah. Dalam UU No 21/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, pasal 22 ayat (3), pengembang diharuskan membangun rumah tipe 36 untuk bisa mendapatkan Fasilitas Likuiditas Pembangunan Perumahan (FLPP).  ”Kami menolak ketentuan itu karena tidak realistis. Peminat dan kemampuan pembeli di daerah itu didominasi oleh rumah dengan tipe yang lebih kecil, seperti tipe 30, 21, dan sebagainya,” kata Ketua Umum Apersi, Edi Ganefo.

Untuk itu Apersi mengajukan uji materi UU No 21/2011, khususnya ayat dan pasal tersebut kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Apersi menilai bahwa pasal tersebut bertentangan dengan hak asasi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam mendapatkan perumahan yang layak huni dan memadai dan  tidak sesuai dengan UUD 1945 tepatnya Pasal 28 H ayat (1), Pasal 28 H ayat (4), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28 D ayat (1) dari konstitusi Indonesia.

Sampai saat ini subsidi bisa diberikan pada rumah tipe 21, karena harganya di bawah Rp 70 juta. Nah, padahal sekarang harga rumah tipe 36 ini sudah di atas Rp 70 juta. ”UU itu jelas membatasi kemampuan rakyat membeli rumah. Sebelumnya mereka bisa membeli rumah dengan tipe 21, jadi sekarang ada selisih 15 meter. Katakanlah harga pokok Rp1 juta/m2, berapa harga yang bisa kami berikan kepada konsumen? Kalau pemerintah menetapkan demikian, harusnya subsidi juga ditambah. Jika tidak, kami terpaksa meninggalkan rakyat kecil dan membangun rumah (berharga) komersial,” ancam Vidi Surfiadi, Ketua DPP Apersi Banten. Vidi mengatakan pada bulan Januari lalu setidaknya Apersi Banten masih memiliki stok rumah tipe di bawah 36, sebanyak 4 ribu unit.

Related Articles

Share

About Author

properti

(0) Readers Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>