Nasional
October 2012

Enggannya Mengurus Si Kumuh

kawasan kumuh

Banyak pemda yang tidak peduli.

Oleh: Yuniar Susanto

Berdasarkan Susenas 2011, lebih dari 50% penduduk Indonesia tinggal di perkotaan. Hal ini juga menunjukkan bahwa ada tingkat urbanisasi yang tinggi di negeri ini. Banyak yang terjadi kemudian akibat dari hal tersebut, di mana salah satunya adalah meluasnya permukiman kumuh di perkotaan. Menurut data Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera), luas perumahan dan permukiman kumuh pada tahun 2004 sebesar 54 ribu ha. Lima tahun kemudian berkembang menjadi 59 ribu ha pada tahun 2009. Apabila tidak ditangani serius, pada tahun 2025 diprediksi akan ada 71.860 ha dengan pertumbuhan 1,37% per tahun.

Pemerintah memang tidak diam. Setidaknya, mereka sudah punya rencana penanganan. Seperti yang diungkapkan oleh Sekretaris Kementerian Perumahan Rakyat (Sesmenpera) Iskandar Saleh bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang  (RPJP) menargetkan pengentasan kawasan kumuh  selesai pada tahun 2025 mendatang. Bahkan Presiden mengarahkan kalau hal itu  harus dapat lebih cepat terselesaikan pada tahun 2020.

Sayangnya hal itu tampak masih indah dalam rencana, belum dalam pelaksanaannya. Bayangkan, dari tahun 2010-2014, pe­me­rin­tah hanya bisa menata dan me­nangani lingkungan pemu­kiman kumuh seluas 655 hektar. Jika diproyeksikan pada tahun 2014 jumlah kawasan kumuh sudah seluas 63 ribu, berarti pemerintah hanya sanggup membereskan 1% saja.

Capaian itu adalah hasil pelaksanakan program Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK) yang sudah dilakukan sejak tahun 2010 oleh Kemenpera. Pada tahun 2010, dilakukan pada 21 lokasi dan tahun 2011 berjumlah 25 lo­kasi. Untuk tahun ini, pemerintah menargetkan penanganan di 44 lokasi. Tambahan lokasi itu membuat angga­ran­nya juga bertambah. Jika pada tahun 2010, dianggar­kan sebanyak Rp 75 miliar, setahun kemudian sebesar Rp 160 miliar dan tahun ini akan mencapai Rp 220 miliar.

Untuk mencapi target tersebut, Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz bilang bahwa kementeriannya sudah dan akan mengambil bebe­rapa langkah konkret. Pertama, me­rumuskan program pence­ga­han kumuh sesuai UU No.1 ta­hun 2011. Kedua, memperluas tar­get PLP2KBK pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN).  Ke­tiga, meningkatkan kapasi­tas pemerintah daerah (Pem­­da)­ dan keterlibatan pemang­ku ke­pen­tingan lainnya un­tuk pe­na­nganan kawasan kumuh lewat sosialisasi dan bantuan program. Keempat, menyusun konsep kebijakan dan program pere­ma­jaan kawasan kumuh untuk di­usulkan dalam RPJMN.

Soal perumusan menjadi hal pokok, sebab banyak sekali instansi yang terlibat.  Perumusan kriteria dan luasan kawasan kumuh dilakukan oleh BPS dan Bappenas, sementara untuk penanganannya dilakukan oleh dua kementerian, Kemenpera dan Kementerian PU yang juga memiliki kriteria masing-masing. Kriteria untuk tolok ukur perumahan dan permukiman kumuh yang berbeda-beda di setiap kementerian/instansi itu semakin mempersulit program penanganan pengentasan kawasan kumuh di Indonesia. Demikian kata Iskandar.

Untuk itu, ”Sudah saatnya para pemangku kepentingan bidang perumahan dan kawasan permukiman melakukan identifikasi bersama terkait road map penanganan kawasan kumuh,” saran Iskandar. “Harus ada kriteria serta tolok ukur yang  sama dalam penanganan masalah ini,” kata Direktur Pengembangan Permukiman Ditjen Cipta Karya Kementerian PU Amwazi Idrus, seraya menambahkan bahwa kesamaan itu agar terjadi sinkronisasi program antar instansi.

Hal-hal tersebut menurut Yoseph Umarhadi, anggota Komisi V DPR RI, memperlihatkan negara kurang memberi perhatian pada pengadaan kebutuhan dasar warganya. Ini setidaknya juga tercermin pada alokasi anggaran.  ”Alokasi untuk perumahan di APBN hanya sekitar 0,5 persen saja, jadi perlu perubahan yang bersifat revolutif,” kata Yoseph.

Menurut Tommy Firman, Guru Besar Planologi Institut Teknologi Bandung (ITB), semestinya penanganan kawasan kumuh tidak bisa dibebankan sepenuhnya pada pemerintah pusat. Pemerintah daerah harus juga terlibat.  Sebab, urusan permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sangat berkaitan dengan pelayanan dasar warga. Apalagi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, urusan perumahan adalah salah satu pelayanan dasar yang menjadi urusan wajib Pemda.

Pemda harusnya bisa merancang lingkungan permukiman yang dekat dengan lokasi tempat kerja, serta dilengkapi dengan fasilitas dan infrastruktur yang memadai. Anggota Dewan Pakar Pengurus Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Indonesia ini juga mengharapkan sebaiknya pada skala regional, pembangunan permukiman tidak mendorong semakin meningkatnya jumlah komuter dan meminimalkan konversi lahan pertanian. ”Di perkotaan itu harus dibangun makin banyak hunian vertikal,” ujar Tommy.

Sayangnya, baru 14 pemerintah kabupaten/ kota yang telah melakukan perjanjian kerjasama dengan Deputi Bidang perumahan Formal, Kemenpera untuk penanganan urusan perumahan ini. Masih sedikit pula pemerintah daerah yang mau mengalokasikan dana untuk penanganan kawasan kumuh. Demikian ungkap Deputi Bidang Pengembangan Kawasan Hazaddin Tende Sitepu. Padahal, sudah banyak perusahaan swasta/pemerintah yang sudah mengalokasikan dana dari keuntungannya, sebagai program community service responsibility, untuk kesejahteraan masyarakat. Semestinya, imbuh Hazadin, pemerintah daerah bisa memanfaatkan hal tersebut.

Banyak cara yang bisa diterapkan. Setidaknya ada tiga model untuk perancangan suatu kawasan dengan tiga model yang bisa disesuaikan dengan kondisi setempat. Yaitu mempertahankan kampung yang sudah tumbuh dengan baik, menata kawasan dengan mendirikan rumah dua lantai menggantikan rumah kumuh, lalu peremajaan dengan membangun rumah susun. Apapun modelnya, penduduk di kawasan yang akan ditata itu harus dilibatkan dan diperhatikan aspirasi mereka.

Related Articles

Share

About Author

Majalah Properti

(0) Readers Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>